Izin Gangguan (HO)

A.   Dasar Hukum

  • Undang - Undang Gangguan Stbl. Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. Nomor 450 Tahun 1940
  • Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
  • Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
  • Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1987 Tentang Penerbitan Pungutan – pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin undang – undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
  • Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan
  • Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 241 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Prosedur Memperoleh Izin Gangguan

B.   Persyaratan

  1. Mengisi formulir permohonan dengan data yang lengkap.
  2. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
  3. Fotocopy Status Tempat Usaha.
  4. Fotocopy NPWPD.
  5. Gambar Denah/Peta Letak Lokasi Usaha.
  6. Rekomendasi Instansi Terkait.
  7. Fotocopy Akte Perusahaan (Bagi Usaha yang berbadan Hukum).
  8. Surat Izin Gangguan (HO) yang telah habis masa berlakunya untuk Perpanjang.
  9. Surat Keterangan Perubahan (untuk perubahan).
  10. Pas Photo uk. 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar.
  11. Materai Rp. 6.000 sebanyak 2 lembar.
  12. Fotocopy KTP tetangga (bagi usaha baru).

C.   Biaya / Tarif

Dibawah 1000 m2 = Rp. 2.500/m

1000 - 2000 m2 = Rp. 2.000/m

2001 - 4000 m2 = Rp. 1.500/m

Diatas 4000 m2 = Rp. 1000/m

D.   Masa Berlaku

3 (tiga) tahun

Download Formulir

Back to Top